Pertimbangan Penyusunan dan Perumusan Petunjuk Operasional RTRW

Pertimbangan Penyusunan dan Perumusan Petunjuk Operasional RTRW

ü  Aturan Pola Ruang dalam Pembangunan Wilayah/Kawasan

Pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan yang terdapat di Indonesia membedakan jenis rencana tata ruang ke dalam :

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan perdesaan serta RDTR kawasan strategis; dan
  3. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bandung dengan adanya rencana tata ruang wilayah secara berjenjang adalah keterbatasan kemampuan di dalam menyusun semua jenjang rencana serta tidak fleksibelnya rencana tata ruang di dalam menghadapi perkembangan yang terjadi; termasuk pula di dalam menjembatani rencana-rencana tata ruang tersebut ke dalam langkah operasional pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan program tindak pelaksanaan dan pengendaliannya agar sesuai dengan rencana tata ruang.

Aturan Pola Ruang ini juga dapat berperan dalam evaluasi perijinan yang ada agar dapat menyelaraskannya dengan rencana tata ruang. Di dalam kenyataannya, aspek pelaksanaan dan pengendalian pembangunan wilayah memerlukan pengaturan teknis yang dapat dipenuhi melalui Aturan Pola Ruang.

Dengan demikian, fungsi Aturan Pola Ruang di dalam pembangunan wilayah adalah :

  1. Sebagai instrumen pengendali pembangunan (pemberian ijin);
  2. Sebagai pedoman penyusunan rencana tindak operasional (pemanfaatan ruang);
  3. Sebagai panduan teknis pengembangan lahan.

Keterkaitan penataan ruang baik pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota secara fungsi dan administrasi dapat dilihat pada gambar

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/