Keamanan Negara

Keamanan Negara

Keamanan Negara
Keamanan Negara

Sistem pertahanan dan keamanan dalam lingkup negara harus difokuskan untuk menjamin keberlangsungan negara dari ancaman-ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Terdapat dua unsur utama untuk mendukung kepentingan keamanan, yaitu faktor software yang mencakup ideologi nasional serta sistem politik, ekonomi dan sosial budaya, dan faktor hardware yang mencakup lembaga-lembaga nasional seperti aparatur negara, Ormas, LSM serta partai politik. Selain itu, terdapat faktor lain untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional yaitu ketahanan pangan dan sumber daya energi (Mukhtar, 2011).

Konsep keamanan nasional sendiri sudah bergeser dari yang awalnya terpusat pada negara menjadi terpusat pada warga negara.  Maka dari itulah keamanan menjadi keamanan komprehensif dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Keamanan nasional menjadi kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan gagasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan nasional di negara demokrasi mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat serta keamanan manusia.

Fokus keamanan nasional tidak lagi terbatas hanya pada keamanan teritorial, tetapi juga pada dimensi keamanan manusia. Keamanan tidak lagi hanya melalui pendekatan militer tapi juga pendekatan pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah dengan terbitnya kebijakan keamanan nasional negara yang bertujuan untuk menganggulangi terorisme. Fokus melawan terorisme bukan lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional saja, tetapi juga melibatkan banyak lembaga keamanan dan institusi pemerintahan lainnya. Fokus melawan terorisme ini juga membangun kerjasama lintas negara dalam bentuk kerjasama keamanan yang dilakukan oleh hampir semua negara di dunia.

Reformasi dalam keamanan nasional ini mencakup dimensi keamanan dalam pengertian yang luas baik dalam bidang militer maupun non militer dalam menyediakan keamanan bagi masyarakat. Sasaran reformasi keamanan nasional ini adalah membentuk lembaga-lembaga keamanan baru dengan fungsi yang beragam dan wewenang yang jelas dan komprehensif serta sistem akuntabilitas publik dari peran institusi-institusi pertahanan dan keamanan. Fokusnya adalah membangun sistem kontrol masyarakat pada peran dan dampak peran lembaga-lembaga keamanan bagi kepentingan masyarakat.

Born dan Flupi (dalam Mukhtar, 2011) menyebutkan tiga konsep reformasi sektor keamanan (security sector reform) dalam sistem negara demokrasi. Pertama, reformasi sektor keamanan menjadi media untuk menjamin stabilitas domestik dan internasional. Kedua, reformasi sektor keamanan juga mendorong iklim ekonomi-politik, karena di negara berkembang sering muncul konflik dan ancaman keamanan domestik yang disebabkan oleh masuknya investasi asing. Maka dari itulah reformasi ini akan mendorong berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, meningkatkan demokratisasi dan membangun hubungan sipil militer yang harmonis.

Sumber : http://ejurnal.plm.ac.id/index.php/Teknovasi/comment/view/110/1806/64359