Hak Kebendaan

Hak Kebendaan

  1. Hak Perdata

Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak tersebut ada yang bersifat absolut dan bersifat relatif. Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum).

Hak perdata yang bersifat absolut meliputi:

  1. a)      Hak kebendaan (zakelijkrecht), yang diatur dam buku II KUHPdt.
  2. b)      Hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht), yang diatur dalam buku I KUHPdt terdiri dari:

1)      Hak atas diri sendiri, misalnya hak atas nama, hak atas kehormatan,  hak untuk memiliki, dan hak untuk kawin.

2)      Hak atas diri orang lain, yang timbul dalam hubungan hukum antara suami dan istr, antara orang tua dan anak,antara wali dan anak.

Hak perdata yang bersifat relatif (personoonlijkrecht) yang diatur dalam buku III KUHPdt ialah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

  1. Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah suatu hak absolute, hak yang melekat pada suatu benda,memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak), contoh hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotik, dan hak cipta.[5]

  1. Pembedaan Hak-Hak Kebendaan

Hak-hak yang berkenaan dengan tanah yang sudah dicabut dari buku II KUHPdt itu ialah:

  1. Hak milik (Pasal 20 UUPA)

Hak turun menurun, terkuat dan terpenih yang dapat dimiliki orang atas tanah serta mempunyai fungsi social.

  1. Hak Guna Usaha (Pasal 28 UUPA)

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak ini dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

  1. Hak Guna Bangunan (Pasal 35 UUPA)

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan – bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Dapat dijadikan utang dengan dibebani hak tanggungan.

  1. Hak Pakai (Pasal 41 UUPA)

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

  1. Hak sewabangunan (Pasal  44 UUPA)

Hak sewa tanah untuk bangunan.