Fungsi Hukum Pidana

Fungsi Hukum Pidana

  1. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
  2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
  3. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimilki negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan satu-satunya alat,sehingga pidana jangan diterapkan terpisah,melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan preventif.

Fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan,dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan,dan untuk melindngi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mengingkarinya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana.

2.4 Sumber Hukum Pidana

  1. KUHP.

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi RI mendapat perubahan-perubahan berdasarkan UU No 1 tahun 1942.

  1. Hukum pidana adat.

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana.Hal ini didasarkan pada UU No 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya (meskipun untuk orang dan daerah terentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme.

  1. Memorie van teolichting (memori penjelasan)

Memori penjelasan adalah penjelasan atas rencana UU pidana,yang diresmikan oleh Menteri kehakiman Belanda bersama dengan Rencana UU itu kepada parlemen Belanda.RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku M.v.T.