Dampak-dampak  Dari Tinjauan Menurut Pengamatan

Dampak-dampak  Dari Tinjauan Menurut Pengamatan

Kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tujuannya meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertimbangan tersebut didasarkan pada arah kebijakan nasional, Propinsi Jawa Barat, dan kesepakatan antara Gubernur-Bupati. Namun pada kenyataannya implemetasi dari program-prgram yang dilaksanakan masih jauh dari tujuan tersebut, bahkan terkesan munculnya ego-sektoral satuan kerja, sehingga integritas, nilai-nilai akuntabilitas publik, efisiensi, dan efektifitas kinerja birokrasi jauh dari tuntutan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan ini bisa diakibatkan oleh ketidak padudayaan (sinergis) antara rencana program pembangunan dengan implemtasi dan target pencapaian; lemahnya pengaturan dan pengelolaan dalam penggunaan anggaran; lemahnya manajemen perencanaan, manajemen operasional dan manajemen proyek; lemahnya keterpaduan rekaya teknis dengan rekayasa sosial; lemahnya monitoring dan evaluasi kegiatan dari lembaga pengawasan (termasuk legislatif); serta lemahnya keberpihakan (komitmen) Pemerintah Daerah dan Swasta pada masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bandung Barat.

Permasalahan sekaligus tantangan yang harus segera dijawab oleh seluruh komponen masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Bandung seperti tersebut di bawah ini :

  1. Dibutuhkan kesungguhan dan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan sebagai potensi pendukung ketahanan pangan
  2. Guna peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat, dibutuhkan Revitalisasi agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta menempatkannya sebagi core bussiness unggulan
  3. Perlu segera ditangani secara komprehensif permasalahan pengaturan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan
  4. Perlu langkah-langkah konkret dan positif bagi peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
  5. Menjadikan skala prioritas utama bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja aparatur dan penataan organisasi
  6. Dibutuhkan program yang komprehensif, saling terkait, dan berkesinambungan dalam upaya-upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
  7. Segera dilaksanakan peningkatan pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui rakayasa sosial, politik, dan rekayasa teknis guna pelestarian kawasan lindung dan konservasi, serta pengurangan polusi lingkungan hidup