Aribowo: Kalau Perlu Akademisi Unjuk Rasa Tolak Pelemahan KPK

Aribowo: Kalau Perlu Akademisi Unjuk Rasa Tolak Pelemahan KPK

Aribowo Kalau Perlu Akademisi Unjuk Rasa Tolak Pelemahan KPK
Aribowo Kalau Perlu Akademisi Unjuk Rasa Tolak Pelemahan KPK

Sebanyak lebih dari 50 akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) ramai melakukan aksi penolakan RUU Revisi KPK yang dinilai melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK.

Dr Herlambang P Wiratraman, HRLS FH UNAIR salah satu inisiator aksi Akademisi Tolak Pelemahan KPK ini mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan melali jejaring sosial di lingkup akademisi UNAIR.

“melalui media sosial kami menyetorkan nama bagi yang menolak RUU Revisi KPK yang notabene malah pelemahkan KPK,” ujar Herlambang saat dihubungi melalui pesan daring oleh beritajatim.com, Senin (9/9/2019).

Herlambang juga mengatakan bahwa bentuk solidaritas ini dimulai sejak dua hari yang lalu

dan peserta aksi tolak pelemahan KPK sampai hari ini terus bertambah. Serta akan ada pertemuan langsung yang rencananya akan dilaksanakan besok, Selasa (10/9/2019) untuk menyatukan suara dan menentukan tindakan selanjutnya.

“Solidaritas melalui jejaring media sosial ini efektif dan rencananya setelah terkumpul sampai hari ini, kita akan berjumpa bersama besok. Akan kami update rencana kegiatan,” ungkap Herlambang.

“Saya rasa urgensi petisi ini karena RUU tersebut tidak banyak melibatkan publik. KPK itu seperti rumah impian warga Indonesia terkait pemberantasan korupsi, yang mana korupsi tersebut telah melukai bangsa ini seakan dihancurkan. Untuk itulah kami rasa penting aksi solidaritas penolakan RUU Revisi KPK ini untuk mencegah hal tersebut terjadi,” pungkas Herlambang

Senada dengan Herlambang, Dr. Aribowo (FISIP/FIB UNAIR) juga menyatakan pendapat yang sama.

Ia setuju menuliskan namanya sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Revisi KPK. Ia berpendapat bahwa hal tersebut sudah menjadi kewajiban akademisi dalam kontrol kewenangan dan kebijakan yang berlangsung.

“Saya rasa, Eksekutif dan Legislatif ini punya niatan yang sama untuk melemahkan kekuatan KPK. Dan aksi ini merupakan bentuk penolakan sekaligus pressure bagi Eksekutif dan Legislatif agar RUU tersebut tidak disahkan,” ujar Aribowo yang baru saja mendapatkan gelar doktoral pada Jumat lalu.

Aribowo pun mengatakan bahwa dirinya curiga, Eksekutif dan Legislatif hanya ingin kekuatan

dan kewenangan KPK lemah agar Eksekutif dan Legislatif tidak dikejar-kejar oleh penegak hukum.

“Saya curiga, dasar pemikiran mereka itu klise, yakni Kepolisian dan Kejaksaan memiliki fungsi yang hampir sama dengan KPK jadi kalau mereka (Kepolisian dan Kejaksaan, red) diberi kewenangan yang besar dinilai akan sama dengan KPK padahal kan kenyataan tidak begitu,” ungkap Direktur Airlangga University Press ini.

Bahkan Aribowo merumuskan setidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh akademisi untuk ikut andil dalam penolakan RUU Revisi KPK yakni;

 

Sumber :

https://www.travelblog.org/Asia/Indonesia/Bali/Kuta/blog-1044063.html