Tugas DPR Dan Fungsinya

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Audit Tertinggi (BPK) dan Bank Indonesia (BI). Berikut ini adalah tugas dan wewenang dan dasar hukum masing-masing lembaga negara di Indonesia.

Lihat daftar utama:
Konteks kelahiran Dewan Perwakilan Rakyat
Sejarah parlemen Indonesia dimulai dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia) ke Gedung Gedung, Pasar Baru Jakarta.

Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) diberikan sebagai TANGGAL dan KELAHIRAN DPR RI. Dalam sesi KNIP pertama kepemimpinan diselenggarakan sebagai berikut: Presiden Kasman Singodimedjo Wakil Presiden I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil Presiden II Mr. J. Latuharhary Wakil Presiden III Adam Malik.

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 adalah badan legislatif negara bagian atau badan legislatif. Namun, banyak buu menegaskan bahwa DPR memiliki posisi lembaga negara tinggi yang setara dengan Mahkamah Agung, MPR dan lainnya. (UU No. 27 tahun 2009 pasal 68).

Tugas dan fungsi DPR

Definisi Parlemen
DPR adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 19, paragraf 1, 2 dan 3, menetapkan bahwa anggota DPR dipilih dengan obat-obatan umum. Komposisi Dewan Perwakilan diatur oleh undang-undang dan bertemu setidaknya setahun sekali. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki komposisi jabatan, tugas, fungsi, dan kewajiban.
Keanggotaan Keputusan Presiden
DPR terdiri dari anggota partai politik berdasarkan hasil pemilu. Dalam pasal 21 undang-undang n. 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD bahwa jumlah kursi untuk anggota Keputusan Presiden adalah 560 orang. Pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten / kota atau gabungan daerah / kota. Jumlah kursi di setiap daerah pemilihan anggota Keputusan Presiden minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi. Mandat untuk anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat yang sama ketika anggota baru DPR mengambil sumpah / janji yang dipimpin oleh presiden Mahkamah Konstitusi dalam sesi pleno DPR.
Baca juga artikel yang dapat dihubungkan: 6 lembaga keagamaan: pemahaman, contoh, jenis, tujuan (SELESAI)

Tugas dan wewenang DPR
Terkait dengan fungsi pengaturan:

Mengembangkan program legislasi nasional (Prolegnas)
Mengembangkan dan membahas rancangan undang-undang (RUU)
Menerima tagihan yang diajukan oleh DPD (terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, perluasan dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan SDE lainnya, serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah)
Diskusikan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPD
Menetapkan hukum bersama dengan Presiden
Menyetujui atau tidak peraturan pemerintah untuk menggantikan hukum (diusulkan oleh presiden) untuk ditetapkan sebagai hukum
Berkenaan dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

Menyetujui rancangan anggaran negara (diusulkan oleh Presiden)
Memperhatikan pemeriksaan DPD tentang rancangan undang-undang tentang anggaran negara dan tagihan pajak, pendidikan, dan agama
Menyusul hasil pemeriksaan manajemen dan tanggung jawab keuangan negara yang disajikan oleh BPK
Menyetujui pengalihan aset dan perjanjian negara yang memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat sehubungan dengan beban keuangan negara
Berkenaan dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang berikut:

Mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran negara dan kebijakan pemerintah
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait dengan implementasi undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan, pembagian dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan SDE lain, pelaksanaan pemerintah anggaran, pajak, pendidikan dan agama)
DPR memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang [Pasal 20

Sumber : santinorice.com