Komisi I Dorong Maksimalkan Pengelolaan Aset Daerah

Komisi I Dorong Maksimalkan Pengelolaan Aset Daerah

Komisi I Dorong Maksimalkan Pengelolaan Aset Daerah
Komisi I Dorong Maksimalkan Pengelolaan Aset Daerah

BANDUNG- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir,

SE mengatakan, pengelolaan aset daerah sampai saat ini masih ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilalui, terutama terkait dengan proses hukum kepemilikan aset tersebut.

“Masih ada aset daerah, misalnya berupa lahan yang bukti kepemilikannya masih berupa selembar surat atau girik saja. Nah, ke depan kami mendorong agar upaya penguasaan-penguasaan aset itu, lebih maksimal lagi. Tingkatkan lagi upaya sertifikasi lahan aset tersebut,” kata H. Syahrir di ruang kerjanya kepada jabarprov.go.id, Selasa (10/5).

H. Syahrir mengatakan, pengamana

n dan pengelolaan aset-aset daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini menjadi fokus perhatian Komisi I DPRD Jabar. Dalam hal pengamanan aset daerah, katanya, Biro yang menangani aset daerah harus bersinergi dengan Satpol PP dan BKPP Wilayah dimana aset itu berada. “Untuk pengamanan aset daerah, terutama berupa lahan atau tanah milik Pemerintah Provinsi, selain sertifikasi, kami juga mendorong agar dilakukan pemagaran dan pemasangan plang atau papan nama agar aset tersebut diketahui secara umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Kalau tidak dipagar dan tidak dipasang plang, menurut Syahrier, dikhawatirkan aset tersebut tidak diketahui milik Pemprov Jabar, kemudian ada yang menggarap. “Kalau lahan aset tersebut ada yang menggarap dan si penggarap itu telah merasa nyaman selama bertahun-tahun, bahkan bayar PBBnya, ini akan jadi masalah. Dikhawatirkan kalau tanah tersebut diklaim sebagai miliknya. Kita engga mau kayak DKI lah, ada penggusuran. Jadi, sebelum kita menggusur orang, lebih bagus penguasaanya yang lebih dimaksimalkan,” katanya.

Terkait aset yang belum dikelola secara maksimal

, lanjut Syahrir, ke depan harus dicari solusi terbaik dalam pengelolaan aset tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya dengan cara dikerjasamakan dengan investor. “Jadi jangan ada lagi tanah atau lahan milik Pemprov seperti ga ada manfaatnya. Mungkin bisa dikerjasamakan dengan investor misalnya untuk 30 tahun ke depan, sehingga nanti ada nilai ekonominya,” pungkasnya. (enal)

 

Sumber :

https://www.lapor.go.id/profil/1783719